Metode Gross vs Gross Up PPh 21: Mana Lebih Untung?

Ringkasan: Metode Gross membebankan potongan PPh 21 kepada karyawan sehingga anggaran gaji perusahaan tidak bertambah, sedangkan metode gross up PPh 21 memberikan tunjangan pajak senilai pajak terutang agar karyawan membawa pulang gaji utuh. Bagi perusahaan, tunjangan pajak pada skema Gross Up sah menjadi biaya pengurang pajak penghasilan badan (deductible expense).

Menentukan skema pemotongan pajak gaji bukan sekadar urusan hitung-hitungan teknis payroll, melainkan keputusan kompensasi yang langsung memengaruhi arus kas perusahaan dan kepuasan kerja karyawan. Perbandingan antara skema Gross dan metode gross up PPh 21 ini ditujukan bagi manajer HR, praktisi payroll, dan tim finance yang sedang mengevaluasi efisiensi biaya tenaga kerja sekaligus daya saing paket remunerasi. Pilih skema Gross jika perusahaan memprioritaskan kontrol anggaran gaji yang ketat tanpa beban biaya tambahan, atau gunakan Gross Up bila perusahaan ingin menjamin gaji bersih (take home pay) karyawan utuh sekaligus memperoleh pengurang pajak penghasilan badan secara legal.

Tabel Perbandingan Metode Gross vs Metode Gross Up PPh 21

Perbedaan mendasar kedua metode ini terletak pada pihak yang menanggung beban pajak penghasilan dan dampaknya terhadap laporan pajak tahunan perusahaan. Tabel berikut merangkum perbandingan langsung antara metode Gross dan Gross Up pada operasional penggajian bulanan.

Perbedaan Mekanisme dan Dampak Metode Gross Up PPh 21 pada Anggaran

Sebelum mengambil keputusan, tim finance perlu mencermati bagaimana angka di slip gaji berubah saat dihitung memakai Tarif Efektif Rata-rata (TER). Empat aspek operasional berikut menentukan seberapa besar alokasi kas ekstra yang harus disiapkan perusahaan setiap bulan.

1. Dasar Hukum dan Perlakuan Biaya pada PPh Badan (Deductible Expense)

Keunggulan utama metode gross up PPh 21 adalah nilai tunjangan pajak yang disalurkan perusahaan langsung diakui sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak badan (deductible expense). Sebagian pengusaha memilih menanggung pajak karyawan secara langsung tanpa tunjangan resmi (metode Nett). Padahal, sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan, subsidi pajak dari kantor maupun tunjangan pajak sama-sama berstatus objek PPh bagi karyawan dan dapat dibiayakan oleh perusahaan sesuai prinsip taxable-deductible.

Agar biaya tersebut dapat dibebankan dalam SPT Tahunan PPh Badan, tunjangan PPh 21 perlu dicatat sebagai bagian penghasilan bruto karyawan dan dilaporkan dalam bukti potong PPh 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Mencantumkannya secara jelas di slip gaji juga memudahkan rekonsiliasi saat pemeriksaan. Pada skema Gross, perusahaan tidak membiayai tunjangan pajak apa pun karena beban diserap langsung oleh gaji kotor karyawan.

2. Pergeseran Lapisan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Kerap terjadi kesalahan pada kalkulasi manual karena tim payroll mengabaikan efek penambahan tunjangan pajak terhadap lapisan tarif (bracket) TER karyawan. Sejak pemerintah memberlakukan skema TER untuk masa pajak Januari sampai November lewat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, tarif bulanan dipatok dari total penghasilan bruto sesuai Kategori A, Kategori B, atau Kategori C. Saat perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan skema Gross Up, tunjangan ini menambah penghasilan kotor dan dapat mendorong angka bruto naik ke lapisan tarif TER berikutnya.

Mari kita bedah simulasi perhitungan berdasarkan tabel TER Kategori A dalam lampiran PP Nomor 58 Tahun 2023 untuk pegawai tetap berstatus menikah tanpa tanggungan (PTKP K/0, masuk Kategori TER A) dengan gaji bruto Rp10.000.000 per bulan:

1. Perhitungan Metode Gross: Penghasilan bruto Rp10.000.000 berada di lapisan ke-9 tabel TER Kategori A (rentang Rp9.650.001 sampai Rp10.050.000) dengan tarif 2% sesuai lampiran PP Nomor 58 Tahun 2023. Dengan tarif TER 2% tersebut (PP 58/2023), potongan PPh 21 bulan berjalan adalah Rp200.000, sehingga pekerja menerima gaji bersih Rp9.800.000 sementara pengeluaran perusahaan tetap Rp10.000.000.
2. Perhitungan Metode Gross Up: Tim payroll tidak bisa sekadar memasukkan potongan Rp200.000 hasil tarif TER 2% (PP 58/2023) sebagai tunjangan pajak, karena tunjangan itu sendiri ikut menambah penghasilan bruto. Dengan rumus Gross Up awal pada tarif TER 2% (PP 58/2023), yaitu Rp10.000.000 × 2 ÷ (100 − 2), tunjangan pajaknya menjadi Rp204.081, sehingga penghasilan bruto naik menjadi Rp10.204.081. Karena nominal Rp10.204.081 melampaui batas atas lapisan ke-9 (Rp10.050.000), tarif karyawan tersebut otomatis bergeser ke lapisan ke-10 (rentang Rp10.050.001 sampai Rp10.350.000) dengan tarif TER A sebesar 2,25% menurut lampiran PP Nomor 58 Tahun 2023.
3. Hasil Akhir Gross Up: Menggunakan rumus pembagi dengan tarif baru TER A 2,25% (PP 58/2023), yakni Rp10.000.000 × 2,25 ÷ (100 − 2,25), tunjangan PPh 21 yang tepat adalah Rp230.179, sehingga karyawan tetap mengantongi gaji bersih utuh Rp10.000.000, total penghasilan bruto di bukti potong tercatat Rp10.230.179, dan perusahaan mengeluarkan anggaran ekstra sebesar Rp230.179.

Selisih Rp30.179 per orang pada simulasi tersebut terlihat sederhana, namun jika dikalikan puluhan staf selama sebelas bulan, kesalahan rumus manual memicu selisih bayar pajak yang besar. Proses penggajian ini perlu diperiksa lewat langkah audit anomali payroll sebelum gajian agar pergeseran lapisan tarif terpantau akurat sebelum dana ditransfer ke rekening karyawan.

3. Rekonsiliasi Pajak Masa Terakhir (Bulan Desember)

Perbedaan beban anggaran paling terlihat saat tutup buku bulan Desember atau ketika karyawan berhenti kerja di tengah tahun. Mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2023, tarif TER hanya digunakan untuk masa Januari hingga November. Perhitungan masa pajak terakhir di bulan Desember dihitung ulang memakai tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (mulai dari 5%, 15%, 25%, 30%, sampai 35%) atas penghasilan neto setahun setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pada perusahaan yang memakai metode Gross, fluktuasi pajak Desember ditanggung karyawan. Jika ada pencairan bonus atau insentif di tengah tahun, potongan TER bulanan yang telah lewat bisa menghasilkan kurang bayar yang cukup besar di akhir tahun, sehingga nominal gaji bersih yang diterima karyawan pada bulan Desember menurun drastis. Pada metode Gross Up, perusahaan yang menutup selisih kurang bayar akhir tahun tersebut agar penghasilan bersih yang diterima karyawan tetap utuh.

4. Daya Tarik Penawaran Kerja Saat Rekrutmen

Metode pemotongan pajak sangat menentukan keberhasilan tawar-menawar gaji dengan calon karyawan. Kandidat pada level profesional umumnya mengajukan angka gaji bersih yang ingin langsung mereka terima di rekening bank.

Bila HR menyodorkan kontrak kerja berskema Gross, kandidat kerap meminta angka penawaran dinaikkan untuk menutup estimasi potongan pajak bulanan. Menerapkan metode Gross Up membuat proses penawaran jauh lebih jelas karena angka yang tertulis di surat penawaran kerja (offering letter) sama persis dengan uang yang masuk ke rekening pekerja. Kebijakan ini juga mempermudah tim HR saat merancang struktur dan skala upah perusahaan yang adil dan transparan antar golongan jabatan.

Panduan Memilih Metode Gross atau Gross Up

Tidak ada satu skema yang paling tepat untuk semua perusahaan; pilihan terbaik bergantung pada kondisi finansial dan strategi kompensasi masing-masing. Pertimbangkan panduan praktis berikut saat menyusun kebijakan payroll:

• Pilih Metode Gross jika: Perusahaan beroperasi dengan margin ketat, mempekerjakan banyak tenaga kerja dengan upah variabel (seperti komisi penjualan atau jam lembur yang tinggi), serta mengutamakan kepastian pagu anggaran gaji bulanan. Skema ini memastikan lonjakan lembur atau insentif staf lapangan tidak memicu pembengkakan biaya tunjangan pajak perusahaan.
• Pilih Metode Gross Up jika: Perusahaan ingin mempertahankan talenta profesional pada posisi manajerial yang menuntut take home pay pasti, memiliki arus kas yang sehat, serta berniat mengoptimalkan beban fiskal PPh Badan. Biaya tambahan untuk tunjangan pajak akan diakui sebagai pengurang laba kena pajak korporasi pada laporan pajak tahunan.
• Terapkan Skema Campuran untuk Bonus atau THR: Perusahaan dapat menjalankan metode Gross untuk gaji pokok bulanan, namun memberlakukan metode Gross Up khusus saat pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) atau bonus tahunan. Cara ini mengamankan stabilitas arus kas bulanan sekaligus menjaga moral kerja karyawan agar hak THR diterima utuh tanpa potongan pajak yang mengejutkan.

Otomasi Perhitungan Pajak Gaji Tanpa Repot Rumus Iterasi

Menghitung tunjangan pajak dengan rumus bagi TER dan mengantisipasi perpindahan bracket secara manual menggunakan spreadsheet rawan memicu kekeliruan, terutama ketika mengelola banyak pekerja dengan status PTKP yang berlainan. Beban kerja tim HR akan jauh lebih ringan bila kalkulasi pajak dialihkan ke modul Payroll & Pajak Nusawork.

Sistem Nusawork memproses kalkulasi PPh 21 sesuai aturan TER dan Pasal 17 terbaru, mendeteksi anomali penggajian, serta menyiapkan unduhan bukti potong PPh 21 dan slip gaji otomatis.