PKWT dan PKWTT? Jangan Asal Terima Kerjaan! Lihat Perbedaannya!
Sebelum melakukan perjanjian kerja, pastikan tahu apa beda PKWT dan PKWTT untuk memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban selama bekerja.
Sebelum melakukan perjanjian kerja, pastikan kamu tahu apa beda PKWT dan PKWTT. Ini akan memberikan gambaran tentang hak dan kewajibanmu selama bekerja.

Sumber : Loker Terbaru
PKWT dan PKWTT merupakan dua ragam perjanjian kerja yang banyak digunakan di Indonesia. PKWT adalah singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sedangkan PKWTT adalah singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
Dalam istilah sehari-hari, PKWT sering disebut sebagai perjanjian kerja pegawai kontrak. Di sisi lain, PKWTT merujuk pada istilah perjanjian kerja pegawai tetap.
PKWT dan PKWTT sangat berkaitan dengan status kepegawaian seseorang. Mengenal jenis perjanjian kerja ini dapat membantu seseorang dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai pegawai di suatu tempat kerja.
Nah, buat kamu yang masih bingung apa beda PKWT dan PKWTT, pastikan baca artikel ini sampai habis, ya!

Sumber : On Time Payroll
Apa Itu PKWT?
PKWT merupakan sebuah perjanjian kerja antara seseorang (dalam hal ini pegawai) dengan perusahaan tempatnya bekerja untuk menjalin hubungan kerja selama kurun waktu yang telah disepakati.
Sama seperti bentuk perjanjian kerja lainnya, PKWT mencakup hak dan kewajiban setiap pihak, penjelasan mengenai jabatan, gaji/upah, serta hal-hal lain yang berkaitan. Perusahaan wajib mencatatkan PKWT paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
Mengacu pada Pasal 87 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, PKWT hanya dibuat untuk pekerjaan yang akan selesai dalam kurun waktu tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Dalam artian, perusahaan tidak akan mengerjakan pegawai itu terus-menerus.
Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa jenis pekerjaan yang bisa dibuat dengan jenis perjanjian PKWT adalah:
- Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, serta pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama, paling lama dua tahun. Sistem PKWT sendiri menerapkan batas waktu maksimal dua tahun dan hanya dapat diperpanjang 2x, masing-masing paling lama satu tahun. Rencana perpanjangan wajib diberitahukan tertulis kepada pegawai paling lambat 7 hari sebelum PKWT berakhir.
- Pekerjaan yang sifatnya musiman.
- Pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru atau kegiatan baru, serta produk tambahan yang termasuk dalam tahapan percobaan/penjajakan. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
Apa Itu PKWTT?
Berbeda dengan PKWT, PKWTT adalah sebuah perjanjian kerja antara seorang pegawai dengan perusahaan tempatnya bekerja yang bersifat tetap. Maka dari itu, tidak heran jika pegawai yang terikat dengan jenis perjanjian kerja PKWTT biasa disebut sebagai pegawai tetap.
Ketika melakukan pengangkatan seorang pegawai dengan perjanjian kerja jenis PKWTT, perusahaan tidak perlu melakukan pelaporan kepada Disnaker. Pengangkatan pun bisa dilakukan baik secara lisan maupun melalui tulisan.
Meski demikian, jika PKWTT dibuat secara lisan, perusahaan wajib membuat surat pengangkatan tertulis yang paling sedikit berisi:
- Nama dan alamat pegawai
- Kapan pegawai akan mulai bekerja
- Jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Besaran upah yang akan perusahaan berikan kepada pegawai Nama dan tanda tangan pengusaha
Surat pengangkatan ini wajib dibuat bila PKWTT disepakati secara lisan. Perusahaan yang tidak membuatnya dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pembatasan kegiatan usaha. Akan tetapi, keberadaan surat ini dapat menjadi bukti penguat bagi pegawai/perusahaan apabila suatu saat terjadi konflik antara dua belah pihak.
Perbedaan PKWT dan PKWTT
Berdasarkan Pasal 80 dan Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, beda PKWT dan PKWTT secara mendasar terletak pada perbedaan jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Meski demikian, pada penerapannya ada banyak perbedaan di antara dua jenis perjanjian kerja ini. Beberapa poin perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- Masa bekerja
Perjanjian kerja PKWT memiliki batas berupa waktu atau status terselesaikannya suatu pekerjaan. Perjanjian kerja PKWTT tidak memiliki batasan waktu tertentu. Pekerja dapat dipekerjakan hingga usia pensiun.
- Pemberian pesangon/uang penghargaan masa kerja
Apabila hubungan kerja PKWT berakhir sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, perusahaan tidak wajib memberikan pesangon, tetapi wajib memberikan uang kompensasi sesuai masa kerja pegawai. Rincian besarannya diatur PP; selama PP baru belum terbit, PP 35/2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026. Di sisi lain, jika terjadi PHK pada pegawai PKWTT, perusahaan wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, dengan faktor pengali sesuai alasan PHK.
- PHK karena alasan tertentu
Pada sistem PKWT, berakhirnya hubungan kerja karena habisnya jangka waktu perjanjian tidak memerlukan perundingan bipartit maupun proses di LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Berbeda dengan PKWT, PHK pada PKWTT wajib dirundingkan secara bipartit terlebih dahulu, kecuali misalnya karena pengunduran diri atau usia pensiun. Jika tidak tercapai kesepakatan, PHK baru dapat dilakukan setelah ada penetapan LPPHI yang berkekuatan hukum tetap.
- Masa percobaan pegawai
Dalam perjanjian kerja PKWT, perusahaan tidak diperkenankan untuk mengadakan masa percobaan. Masa percobaan diperbolehkan dalam perjanjian kerja PKWTT paling lama tiga bulan, dengan upah paling sedikit 75% dari upah jabatan tersebut dan tidak di bawah upah minimum.
- Bentuk pengangkatan pegawai
Dalam perjanjian kerja PKWT, perjanjian kerja wajib bersifat tertulis. Hal ini berbeda dengan pengangkatan pegawai yang bisa dilakukan baik secara tertulis maupun lisan.
- Pencatatan di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
Dalam perjanjian kerja PKWT, perusahaan wajib mencatatkan perjanjian paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Perusahaan yang mengangkat pegawai dengan sistem PKWTT tidak wajib mencatatkan pengangkatan pegawai di Disnaker. Nah, itulah penjelasan mengenai PKWT, PKWTT, serta beda PKWT dan PKWTT. Semoga informasi di atas bisa membantumu memahami lebih banyak mengenai jenis perjanjian kerja di Indonesia, ya!